Forkoda Jabar Dukung  Pencabutan Moratorium Pemekaran

Forkoda Jabar Dukung Pencabutan Moratorium Pemekaran

Kemenpolhukam: Garut Masuk Ranking ke 2 Rawan Konflik Pilkada 2018
Ini Kata Cabup Maman soal Uji Coba Bandara Kertajati
Kuatkan Soliditas Jelang Pilpres, TNI – Polri Olahraga Bareng

Jabarzone.com, Bandung – Forkoda Jabar (Forum Koordinasi Daerah Calon Daerah Otonom Baru mengapresiasi sikap 10 pimpinan partai politik Jabar yang mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut Moratorium Pemekaran. Organisasi yang memperjuangkan pemekaran daerah ini berharap agar komitmen tersebut menjadi siakp dan kebijakan resmi partai.

Ketua Umum Forkoda Jabar Bayu Risnandar menyatakan hal tersebut terkait sikap 10 pimpinan parpol di Jawa Barat. “Kami juga berharap mereka dapat meyakinkan pimpinan partai politik di pusat mengenai pentingnya pencabutan Moratorium Pemekaran oleh Pemerintah Pusat,” ucap Bayu di Bandung, Jumat, 16 Agustus 2019.

Sebelumnya diwartakan, sepuluh pimpinan partai politik pemilik kursi di DPRD sepakat mendorong realisasi daerah otonomi baru dengan mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium yang tengah berlangsung

Kesepakatan tersebut terjadi dalam pertemuan di Kantor DPW PKB Jabar di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Kamis (15/8/2019). Para pimpinan parpol yang hadir yakni, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, PAN, Nasdem, Perindo, PKB dan Golkar

“Sebagai dukungan percepatan untuk pembangunan Jabar, semua parpol sepakat meminta secepatnya pemerintah pusat mencabut moratorium daerah otonomi baru Jabar,” kata Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda kepada wartawan.

Wakil Ketua DPD Golkar Jabar MQ Iswara menambahkan, berdasarkan kajian ahli dalam 10 tahun ke depan, Jabar seharusnya memiliki 40 kabupaten/kota. Namun, nyatanya saat ini baru memiliki 27 kabupaten/kota dari hampir 50 juta penduduk.

Menurut Bayu, pemekaran di Jawa Barat sudah menjadi Kebutuhan. Pembentukan (daerah Otonomi Baru (DOB )di Jabar dapat menjadi solusi bagi persoalan persoalan di Jabar, seperti Disparitas (kesenjangan) Pembangunan juga terpenuhinya rasa keadilan jika dikaitkan dengan transfer dana pusat ke daerah

Oleh karena itu, Forkoda, lanjut Bayu, juga meminta 10 pimpinan Parpol untuk mengingatkan Pemprov, segera membuat Rencana Penataan Daerah (Rentada) Provinsi Jabar 30 tahun. Rentada ini merupakan hasil Kajian Kelayakan Penataan Daerah di Jabar, yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi.

“Perda Rentada penting sebagai desain serta dasar kebijakan Pemekaran di Provinsi Jabar,” ujar Bayu. (Rina)

COMMENTS