Gelar Munas Pertama, PDRI Gigih Perjuangkan Kesejahteraan Dosen

Gelar Munas Pertama, PDRI Gigih Perjuangkan Kesejahteraan Dosen

7.000 Personil Gabungan Diterjunkan Amankan Pelantikan Anies-Sandi
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi
Cagub Sudrajat Menyampaikan Turut Berduka Cita dan Geram atas Peledakan Bom Gereja di Surabaya

Jabarzone.com, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) I Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) di  Ruang Nusantara I  Gedung DPR RI,  Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018, menghasilkan tigarekomendasi yang akan diberikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja dan DPR RI.

Ketiga rekomendsai itu yakni pertama PDRI mengusulkan kepada pemerintah agar  sistem homebase yang diberlakukan pada perguruan tinggi dihapuskan. Alasannya hal tidak sesuai dengan UU ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 . Kedua, mendorong Kementerian Riset dan Teknologi untuk memperjelas hubungan ketenagakerjaan antara dosen dan Yayasan atau pengelola Lembaga Pendidikan tinggi yang diterapkan pada para dosen. Ketiga, mendorong diterapkannya sistem remunerasi dan jenjang karir yang lebih transparan.

“Kami merekomendasikan ketiga poin tersebut agar menjadi perhatian  pemerintah. Profesionalisme dosen harus diimbangi dengan kesejahteraan, sehingga tak ada lagi dosen yang “ngamen”, mencari  tambahan penghasilan di kampus lain,” kata Ketua Umum PDRI Ahmad Zakiyuddin.

Salah seoarang  peserta dari  Banten, Budi,  membenarkan saat ini banyak dosen yang terpaksa “ngamen” di kampus lain, karena kampus tempatnya bekerja  tidak memberi kesejahteraan yang memadai.

Ia setuju dengan rekomendasi PDRI yang meminta sistem homebase dihapuskan, karena dengan sistem itu dosen hanya mendapatkan upah di bawah UMR.  Ia mencontohnya dirinya yang bekerja di Universitas swasta dengan menerima gaji pokok sebesar Rp 150 ribu per bulan. Tambahan gaji didapat jika mengajar lebih banyak. Pada saat libur, ia tak berpenghasilan, kecuali mendapat gaji pokok.

“Ini tidak adil,  upah yang sangat tidak manusiawi untuk tenaga profesional. Buruh saja upahnya diatur sesuai UMR. Kok dosen, diabaikan”   kata kandidat doktor itu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PDRI  Poempida Hidayatullah mengaku miris mendengar kisah dosen yang kesejahteraannya dibawah rata-rata.  Ia berharap Munas PDRI pertama ini,  menjadi langkah awal yang besar dibidang di dunia Pendidikan tinggi.

“Jangan  ada  lagi dosen yang “ngamen”. Dosen  adalah profesi yang dituntut fokus dalam menjalankan profesionlismenya. Ketika professional itu muncul, maka ia harus dibayar sepadan,” kata Poempida saat membuka Munas ini.

Dirjen Sumber daya Iptek dan Dikti Kemeristekdikti, Ali Gufron Mukti, mengukuhkan pengurus DPP PDRI.  Ia berharap melalui Munas ini, PDRI bisa memperjuangkan kesejahteraan dosen. “Catatan kami ada sebanyak  26 ribu dosen yang belum memiliki catatan akademik. Semoga PDRI bisa mempercepat pengurusan jabatan akademik ini,” kata dia

Menurut dia, dosen memiliki posisi strategis untuk meningkatkan kualitas SDM, juga menentukan rangking perguruan tinggi. Oleh karena itu, profesionalisme dosen harus ditingkatkan begitu juga kesejahteraannya

Munas  diikuti oleh 150 orang anggota dari  26 Provinsi  antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, NTB, Maluku Utara, dan Papua.

Organisasi independen ini dideklarasikan pada 25 Juni 2018 di Gedung Indonesia Menggugat,  Kota Bandung oleh  para dosen dari perguruan tinggi swasta dan negeri. Hingga kini, jumlah anggota PDRI  mencapai 1.035 orang.  (Eny)

COMMENTS