Gubernur Jabar: Lembaga Eksekutif-Legislatif Harus Saling Menguatkan

Gubernur Jabar: Lembaga Eksekutif-Legislatif Harus Saling Menguatkan

Gubernur Aher: Pemimpin  Harus Jujur
Gubernur Aher Ngabuburit Bersama Ribuan Pemuda Hijrah dengan Sepeda Motor
Di HKN 54, Kabupaten Tasikmalaya Dapat Tiga Penghargaan Sekaligus

Jabarzone, Jakarta –Lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan harus berjalan beriringan dan saling menguatkan. Tujuannya agar proses pembangunan berjalan efektif dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan hal itu saat menjadi pemateri pada  Workshop Nasional Partai NasDem, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan tema ‘Hubungan Eksekutif dan Legislatif’ pada di Jakarta, Minggu,  10 November 2019.

Menurut Emil –sapaan Ridwan Kamil, ada tiga upaya yang mendorong majunya sebuah bangsa, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan infrastruktur.

“Sejalan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah fokus pada penguatan Sumber Daya Manusia,” kata Emil.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah melakukan sejumlah upaya, seperti revitalisasi SMK dan menggagas program Jabar Masagi untuk penguatan SDM.  Program Jabar Masagi bertujuan untuk menguatkan fondasi generasi muda dengan nilai-nilai pendidikan karakter.

Jabar Masagi sudah masuk ke dunia pendidikan, peserta didik diharapkan dapat menjadi manusia berbudaya yang memiliki kemampuan untuk bisa belajar merasakan (surti/rasa), belajar memahami (harti/karsa), belajar melakukan (bukti), belajar hidup bersama (bakti/dumadi nyata).

“12 bulan terakhir saya sudah lakukan upaya-upaya penguatan sumber daya manusia,” kata Emil.

Emil menjelaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar saat ini menerapkan Dynamic Governance atau Birokrasi Dinamis. Tujuannya untuk mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi.

Penerapan Birokrasi Dinamis,  tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak.

Selain bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, Pemda Provinsi Jabar memanfaatkan lima sumber anggaran lain yang disebut dengan Delapan Pintu Anggaran.

Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

Dalam pengelolaan pemerintahan, Peprov  Jabar juga mempraktikkan konsep Penthahelix dengan menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media).

Penulis: Esa.

Foto: Yana (Humas Jabar)

COMMENTS