Ketua Kadin Jabar Diminta Cabut SK Pemberhentian Dua Wakilnya

Ketua Kadin Jabar Diminta Cabut SK Pemberhentian Dua Wakilnya

Sasar Tempat Hiburan, Polres Purwakarta Gelar Razia Gabungan Razia Gabungan
Seorang Dosen Wanita Penyebar Berita Hoax Muadzin Cikijing Ditangkap Polres Majalengka
Pasca Anak Buahnya Kena OTT, Kadis Pendidikan Masuk Rumah Sakit

Jabarzone, Bandung – Ketua umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta  Kadin Jawa Barat Tatan Pria Sudjana mencabut SK pemberhentian dua wakil ketua umum Kadin Jabar dari jabatannya. SK yang pernah diterbitkan dinilai tidak cacat hukum.

Kedua wakil ketua Kadin Jabar itu adalah  Dony Mulynaa Kurniawan, Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan CSR dan Yahya B. Soenarjo, Wakil Ketua Umum Bidangan Perdagangan.

Pada Desember lalu lalu,  Ketua Kadin Tatan memberhentikan Yahya B. Soenarjo,  Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Yahya B. Soenarjo dan Dony Mulyana Kurnia,  Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan CSR. Pemberhentian sepihak itu tanpa ada surat teguran kepada mereka.

Dony merasa pemberhentian itu sepihak, cacat hukum, tidak sesuai prosedur  dan tanpa surat teguran sebelumnya. Selain itu, para wakil ketua umum itu dilantik oleh Ketua Umum Pusat Rosan P. Roelani, bukan oleh Ketua Kadin Jabar. Sehingga pemberhentian oleh Ketua Kadin Jabar dinilai cacat hukum.

Berdasarkan surat dari Kadin Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umumnya Rosan Perkasa Roeslani kepada  Ketua Umum Kadin Jabar,  Tatan Pria Sudjana tanggal Jakarta, 17 Januari 2020, menulis bahwa merujuk ketentuan ART pasal 20 Kadin, bahwa pemberhentian pengurus, harus berdasarkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut. Karenaya Kadin Pusat menginstruksikan Kadin Jabar mencabut SKEP pemberhentian terhadap Dony dan Jahja, karena tidak sesuai AD/ART.

Dengan terbitnya surat tersebut Kadin Jabar harus segera mencabut SK Pemberhentian Dony dan Jahja, dan jika SK Pencabutan tidak terbit, maka Kadin Jabar melanggar AD/ART KADIN dan menentang Kadin Pusat.

Akibatnya, Ketua Kadin Jabar bisa digugat sesuai Anggaran Dasar KADIN Pasal 26, Bab V, anggota dapat melaksanakan  Musyawarah Provinsi Luar Biasa ( Musprovlub). Tujuan Musprovlub adalah untuk memperbaiki kinerja Dewan Pengurus Kadin Jabar periode 2019 – 2024, dan untuk memelihara nama baik Kadin Jabar dari tindakan ketua yang sewenang-wenang.

Selain menyelesaikan masalah pencabutan SKEP pemberhentian Dony dan Jahja, masalah lain yang perlu diselesaikan Ketua Kadin Jabar Tatan  adalah terkait pemberhentian tanpa pesangon  beberapa tenaga kerja kesekretariatan Kadin Jabar yang  sudah mengabdi puluhan tahun.

“Kadin selaku induk organisasi para pengusaha, wajib mengikuti perundang-undangan ketenaga kerjaan. Dan terakhir, masalah paling berat, adalah pertanggungjawaban pemberian cek kosong, kepada Kadin kota dan kabupaten,” kata Dony.

Menurut Dony, sesuai Surat dari Ketum Kadin Indonesia, hal tersebut harus  segera diselesaikan dan di perbaiki, dalam tempo sesingkat-singkatnya, tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

“Kalau tidak ada penyelesaian dan perbaikan, maka akan di gugat oleh seluruh kader Kadin Jabar  di 27 kota/kabupaten melalui  Musyawarah Provinsi Luar Biasa ( Musprovlub ) sesuai dengan  AD/ART Kadin,” ucap Dony.

Penulis: Esa Djudira

COMMENTS