Lagi, Relawan IT BPN Laporkan Kecurangan Sistematis

Lagi, Relawan IT BPN Laporkan Kecurangan Sistematis

Koalisi SBY-Prabowo Bikin Jokowi Makin Berat
Suara Kaum Milenial Jadi Rebutan Pada Pilpres 2019
Surat Terbuka: Jurnalis Aktif Jadi Direktur Pemenangan Jokowi?

Jabarzone.com, Jakarta – Relawan IT BPN didampingi Pergerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI) kembali mendatangi Bawaslu Pusat untuk melaporkan kecurangan sistimatis, Selasa (14/5/2019).

Setelah melalui investigasi tim relawan IT BPN menemukan bukti batu terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden 2019 yang lalu.

Ketua tim relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya mengatakan  ada temuan bukti dugaan pelanggaran peraturan Pemilu yang sangat serius dan jika  terbukti jelas mencederai demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, sekjen relawan tim IT BPN Dian Fatwa menjelaskan bukti dugaan pelanggaran yang dimasukkan ke Bawaslu hari ini adalah :

  1. Perbedaan jumlah perolehan suara antara dokumen C1 Plano dengan Berita Acara, yang merugikan 02;
  2. Pada dokumen Berita Acara, semua kolom tandatangan dibubuhi tandatangan yang sama;Penggunaan jenis kertas yang berbeda untuk dokumen C1 (berat/ukuran);
  3. Tandatangan petugas di dokumen C1 lengkap, namun tidak lengkap di dokumen Berita Acara;
  4. Perbedaan tandatangan petugas TPS antara dokumen C1 dan Berita Acara;
  5. Beberapa dokumen Berita Acara difoto dengan latar belakang dasar (berupa lantai), yang sama.
  6. Penggunaan jenis kertas yang berbeda untuk dokumen C1 (berat/ukuran);

Sementara itu Sekjen PADI, Arisakti Prihatwono melihat erdapat dokumen C1 yang terjiplak dari dokumen lain, diduga penulisan dokumen lain dilakukan di atas alas yang tidak solid, kardus misalnya. Diduga tidak dilakukan di TPS.

Sebagai pelapor Dian Islamiati Fatwa menjelaskan “Sungguh jika ini terbukti adalah merupakan bencana besar bagi negara Demokrasi terbesar nomer 3 di dunia.  Sangat menyedihkan jika Indonesia mundur kembali ke belakang dalam proses demokratisasi.”

Dian juga mengatakan pada hari ini dia dan kuasa hukumnya dari PADI menambah bukti lain terkait dugaan kecurangan Situng dari 34 Provinsi sebanyak 7 kontainer.  “Berhari-hari kami tidur hanya beberapa jam mengumpulkan bukti-bukti ini. Data ini real dan kami kumpulkan dengan cermat. Tidak hanya di satu dua lokasi namun hampir merata di semua provinsi.  Ini sebuah tragedi bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia,” tandas dia.

Lebih lanjut Dian meminta “Mau tidak mau Situng harus dihentikan karena proses nya salah dan membuat masyarakat terhipnotis akan kemenangan semu salah satu Paslon”.

Untuk diketahui, Pergerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI) adalah sebuah pergerakan sekumpulan Advokat yang peduli kepada proses dan hasil Pemilu 2019. PADI meyakini bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (Maachstaat). Oleh karena itu Pemilu sebagai wujud dari Kedaulatan Rakyat sudah semestinya dilangsungkan secara demokratis, jujur dan berintegritas.

Editor : Rizky P

COMMENTS