Nasib Petani dan Nelayan: Dimana Sosialisme dan Liberalisme Bertemu

Nasib Petani dan Nelayan: Dimana Sosialisme dan Liberalisme Bertemu

Wujudkan Kedaulatan Pangan, Prabowo-Sandi Siapkan Kebijakan Pro Petani dan Nelayan
Bupati Uu: Kabupaten Tasik Penyuplai Tertinggi Gabah Padi di Jabar
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Wilayah Jabar sasar Petani Purwakarta

Oleh Radhar Tribaskoro

Jabarzone.com, Bandung – Isu tentang impor beras dan larangan kapal cantrang membangkitkan kembali diskusi tentang nasib petani dan nelayan.

Beberapa kawan berpendapat bahwa protes rakyat terhadap impor beras dan larangan kapal cantrang tidak terkait dengan nasib petani dan nelayan. Menurut mereka, apapun yang terjadi petani dan nelayan akan tetap hidup susah. Sekalipun harga beras tinggi petani tidak mendapat manfaatnya, yang untung hanyalah tengkulak dan bandar beras. Sekalipun cantrang diperbolehkan, bagian hasil bagi kuli-kuli nelayan sangat kecil, cuma 1%. Alhasil nasib petani dan nelayan tidak berubah.

Sudut pandang di atas terlalu pasif-pesimis. Mereka melihat tani-nelayan seperti inlander di hadapan kompeni. “Inlander sudah susah dari sononya. Yang susah akan tetap susah.” Padahal apa yang mereka tulis dan simpulkan berasal dari pendekatan “melihat pohon bukan hutannya”. Kata mereka, pohon itu tua, kering dan meranggas. Mereka tidak bisa melihat jalan keluar dalam jangka panjang. Mereka melihat pohon itu terbiasa melahap air beracun maka mereka pun tidak berpikir panjang: memberikan air beracun kepada sang pohon.

Padahal kalau mereka mau melihat “hutannya”, mereka akan melihat fakta ini: sejak merdeka petani dan nelayan tidak terorganisir. Kepentingan mereka tidak ada yang membela. Setiap petani dan nelayan hanyalah satu unit di pasar bebas. Sebagai pemain “satu diantara jutaan”, mereka tidak bisa lain kecuali mengikut saja kepada kemauan para pemain besar di pasar (beras dan ikan), industri hulu dan hilirnya.

Di level kampung, petani diperbudak oleh tengkulak pengumpul, stockist, penggiling. Pada level di atasnya lagi ada bandar2 yang kedudukannya relatif berdasar kekuatan kapital.

Di seluruh rantai produksi, kedudukan petani adalah yang terlemah.

Sementara pasar memiliki hukum besi, mereka yang terlemah akan paling menderita. Apakah Bulog dapat membela kepentingan mereka? Ya, Bulog akan terjun ke pasar membeli beras kalau harga terlalu rendah. Hanya itu, dan itu hanyalah mekanisme “mencegah petani mati”, bukan mekanisme membikin petani sejahtera. Semua itu menyebabkan “Sekalipun produk petani (beras) diurus oleh pasar, namun urusan nasib petani terlepas dari urusan pasar”. Tesis bahwa kenaikan harga beras tidak meningkatkan penghasilan petani membuktikan bahwa nasib petani (kesejahteraannya) sudah terlepas (uncoupled) dari produk mereka. Dalam literatur sosial, inilah yang disebut fenomena alienasi itu, yaitu ketika kerja tidak terkait lagi dengan nasib orangnya.

Menurut kaum liberal masalah petani yang diuraikan di atas disebut masalah kegagalan pasar, yaitu pasar produksi yang tidak terkait dengan distribusi (pendapatan). Mengapa? Karena pasar memberi imbalan terlalu besar kepada faktor kapital, daripada faktor manusia. Ketimpangan itu menjadi subjek dari suatu disiplin dalam ilmu ekonomi yang disebut politik ekonomi.

Jawaban ahli politik ekonomi dan ahli alienasi terhadap masalah petani sebetulnya tidak jauh berbeda, yaitu: ORGANISASI. Bikin organisasi untuk membela kepentingan petani di (atau menghadapi) pasar. Jamin kepentingan petani dengan penguasaan (dominasi) pada industri hulu dan hilir beras.

Seperti di Jepang, dimana koperasi2 petani menguasai industri transportasi, penggilingan, pergudangan dan eceran beras. Begitu pula di hulunya, koperasi2 yang sama menguasai industri (termasuk impor) pupuk bahkan industri keuangan (bank).

Dengan begitu mekanisme pasar bekerja sempurna, harga beras mencerminkan kesejahteraan para petaninya. Tidak terjadi alienasi, “kerja mencerminkan kehidupan dan penghidupan” petani.

 

Penulis : Radhar Tribaskoro (Aktivis Forum Bandung)

COMMENTS