NPCI Melanggar Kesepakatan Damai dengan Enam Atlet Paralimpik Jabar

NPCI Melanggar Kesepakatan Damai dengan Enam Atlet Paralimpik Jabar

Enam Atlet Paralimpik Jabar Sepakat Berdamai dengan NPCI
Long March Atlet Disabilitas Dikawal Trah Kerajaan Sumedang Larang
Atlet Paralimpik Akan Laporkan Pemotongan Bonus ke Polda Jabar

Jabarzone, Bandung–    Perdamaian antara enam atlet Paralimpic Jawa Barat peraih medali emas pada Pekan Paralimpik Nasional XV pada 2016 dengan National Paralimpic Committee of Indonesia (NPCI) Pusat dan NPCI Jabar dilanggar sendiri oleh NPCI.

Hal itu terungkap pada persidangan kedua di PN Kelas I Bandung, pada Rabu 20 November 2019.  NPCI selaku tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut sehingga Hakim menyatakan bahwa sita eksekusi atas pelanggaran kesepakatan perdamaian ini berlaku dengan kemenangan berada dipihak para atlet. Pihak NPCI dipastikan melanggar kesepakatan damai.

NPCI Jawa Barat  dinyatakan telah melanggara perdamian  hukum. Karena sebelumnya paa Juni 2019 NPCI Kabupaten Bogor  telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Atlet Blind Judo Junardi dan Sonny Satrio untuk dapat mengikuti Asean Paragames dan Peparnas tapi tidak diproses lebih lanjut.

Kuasa Hukum atlet  paralimpik  Jabar Kamaludin,  mendaftarkan tindakan cidera janji NPCI tersebut kepada Pengadilan Negeri Tingkat I Bandung untuk dilakukannya Sita Eksekusi atas pelanggaran tersebut  pada Rabu,  19 November 2019.

Pada sidang pertama,  Ketua NPCI Jabar Supritanto di depan Hakim menyatakan sanggup mengurus Atlet Atlet untuk ikut di Asian Paragames dan Peparnas 2020 di Jakarta,  ternyata pada persidangan kali ini tidak hadir. Sehingga hakim menyatakan, kasus ini dimenangkan oleh para atlet paralimpik.

Peristiwa ini bermula, ketika enam atlet paralimpik Jawa Barat yang pernah meraih medali emas di Pekan Paralimpik Nasional XV pada 4 Agustus 2016 silam melakukan long march atau aksi  berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta.

Long march dilakukan sebagai bentuk protes para atlet terhadap NPCI yang melakukan perbuatan melawan undang-undang, antara lain melakukan pungutan 30 persen terhadap bonus yang diraih oleh para atlet peraih medali.

Namun, aksi long march dihentikan oleh Sesmenpora Gatot S. Dewabroto di Rumah Makan Ciganea Purwakarta. Di sanalah terjadi Perjanjian Perdamaian antara NPCI dan para atlet dengan Saksi Bagian Hukum Kemenpora.

Dalam perjanjian damai itu berhasil membuat  kesepakatan, para atlet paralimpik  akan dibina dan dikembangkan karirnya, antara lain dengan diikutkan di Peparda Jabar di Bogor 2018, pada  kejuaran  Nasional tahun 2019, dan pada Asean Paragames di Filipina 2019. Juga   akan dibantu beasiswa dan karir PNS dan memperjuangkan sekolah Atlet Paralympic di Jawa Barat. Namun NPCI ingkar janji. Pada  Peparda 2018, para atlet tidak  diikutkan.

Farid Surdin juru bicara atlet paralimpik Jabar  meminta agar pemerintah Pusat (Presiden Jokowi dan Kementerian Olahraga) serta Pemerintah Jawa Barat,  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kasus eksploitasi atlet dan tata kelola NPCI  yang buruk.

“Kami ingin NPCI bersih dari praktek pungli. Aturan setoran sampai 30 persen bagi atlet berprestasi  melanggar Undang-undang disabilitas,” kata Farid.

Oleh karena itu, Farid dan para atlet disabilitas meminya pemerintah membuat Komisi Disabilitas Nasional sebagai Komnas HAM bagi kaum disabilitas dan atlet paralimpik. “Agar kami sebagai kaum disabilitas mendapat perlindungan hukum yang sama sebagai warga negara dan tidak didiskriminasikan apalagi dipungli oleh aturan lembaga seperti NPCI,” tegas Farid.

Penulis: Sae Dira

COMMENTS