Pencairan Insentif  Bagi Tenaga Medis Tersendat, Ini Penjelasan Kemenkes

Pencairan Insentif Bagi Tenaga Medis Tersendat, Ini Penjelasan Kemenkes

Istri Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Tingkatkan Perhatian ke Penyandang Disabilitas
Olahraga Tak Sekadar Menurunkan Berat Badan!
Inilah Manfaat Sering Mencukur Rambut Kemaluan

Jabarzone.com, Jakarta –– Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemetrian Kesehatan, Abdul Kadir, mengklarifikasi soal keterlambatan pencairan dana insentif bagi para tenaga kesehatan.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis, 18 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang rendahnya serapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Presiden juga minta agar tunjangan bagi para tenaga kesehatan segera dicairkan.

Abdul Kadir menuturkan, Pemerintah menganggarkan dana insentif bagi tenaga medis sebesar Rp5,6 triliun rupiah. Dari jumlah itu, Rp3,7 triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai dana transfer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasional kesehatan (BOK).

Sisanya, Rp1,9 triliun dikelola oleh Kementerian Kesehatan dimana di dalamnya termasuk dana santunan kematian tenaga kesehatan sebanyak Rp60 miliar.

Menurut dia, keterlambatan pencairan dana dikarenakan terlambatnya usulan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. Itu terjadi karena usulan tersebut harus diverifikasi di internal fasilitas pelayanan kesehatan kemudian dikirim ke Kementerian Kesehatan.

“Alurnya terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke daerah. Keterlambatan pembayaran juga disebabkan antara lain karena lambatnya persetujuan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) oleh Kementerian Keuangan,” katanya.

Karenanya, untuk memudahkan proses pembayaran, menurut Abdul Kadir, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, telah merevisi Permenkes nomor 278 tahun 2020, sehingga verifikasi data dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah yang sebelumnya menjadi wewenang Kemenkes dilimpahkan ke Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi.

“Kementerian kesehatan hanya akan melakukan vetifikasi usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dari Rumah Sakit. Vertikal, Rumah Sakit TNI dan POLRI, Rumah Sakit Darurat dan Rumah Sakit swasta,” katanya.

Abdul Kadir menjelaskan, dari dana Rp 1,9 triliun yang dikelola Kemenkes, sampai saat ini telah dibayarkan sebesar Rp.226 miliar bagi 25 311 orang tenaga medis. “Ini dari target 78. 472 orang tenaga kesehatan. Artinya sudah hampir 30 persen dari target” ujar dia.

Sementara untuk dana santunan kematian telah dibayarkan sebesar Rp 14, 1 miliar kepada 47 orang penerima. (Djudira)

COMMENTS