Peraturan Kepala BPOM No. 31 2018 Multitafsir, Kopmas Minta Direvisi

Peraturan Kepala BPOM No. 31 2018 Multitafsir, Kopmas Minta Direvisi

Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Akan Kawal Kebijakan BPOM
Muslimat NU dan YAICI Rekomendasikan Iklan SKM Sebagai Susu Dihapuskan
Produsen SKM Diminta Jujur Iklankan Produknya

 

Jabarzone.com, Jakarta  –   Peraturan Kepala BPOM No. 31 2018 Tentang Label yang sudah diterapkan selama setahun ini  dinilai multitafsir. Terutama pada pasal yang membolehkan visuaslisasi gambar susu dalam gelas pada label atau iklan SKM.

Dampaknya, khalayak akan mempersepsikan bahwa SKM adalah produk susu yang dapat diminum. Padahal SKM memiliki kandungan gula di atas 50% dan kandungan susu hanya kurang dari 3%, sehingga tidak pas disebut sebagai susu.

Itulah hasil diskusi Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas) dengan LBH Jakarta yang diwakili oleh Nelson, bidang advokasi, di kantor LBH, 20 November 2019.

Menurut Nelson, pada pasal 67 pada Perka No. 31 Tahun 2008, huruf (w) menyebautkan  pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi.

 

“Kalimat tersebut menurut Nelson tidak jelas dan menimbulkan   multitafsir. Susu kental manis itu menurut saya “Pemanis kental” atau lebih tepatnya PKBS (pemanis kental berasa susu),” kata Nelson.

Nelson menjelaskan, kalau kata susu diperbolehkan ada di label itu dengan alasan SKM ada dalam kodex,  sebaiknya dipertanyakan apa alasannya? BPOM harus menjelaskan kepada public, karena akibat kodex tersebut, khalayak mempersepsikan itu sebagai susu dan produsen memanfaatkan peraturan itu untuk membuat iklan atau label dengan tetap memvisualisasikan produk itu sebagai susu.

Nelson berharap sebagai gerakan masyarakat, Kopmas harus terus mendorong BPOM untuk merevisi aturan tersebut agar khalayak, terutama ibu-ibu yang tinggal dipelosok tidak mempersepsikan SKM sebagai susu.

Banyak kasus telah terjadi akibat pemberian SKM, antara lain, anak-anak menderita kurang gizi, stunting, diabetes, dan sebagainya. IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)  sudah mengingatkan kepada BPOM, agar kodex terhadap SKM diubah tidak lagi masuk kategori susu, tapi inipun tak digubris.

Jika pemohonan Kopmas terkait revisi Perka tersebut tidak juga digubris, menurut Nelson, Kopmas bisa  melakukan advokasi dengan mengumpulkan para korban atau  melakukan protes, baik melalui tulisan di media atau unjuk rasa.

Sejauh ini, Kopmas terus berupaya mengedukasi masyarakat terkait produk SKM bukan susu. Edukasi dilakukan karena banyak ibu-ibu dipelosok tidak paham bahwa SKM bukan susu. Mereka masih memberikan SKM kepada bayinya, baik sebagai pengganti ASI maupun tambah ASI. Dampaknya, anak-anak mereka mengalami penurunan kualitas kesehatan.

Sekjen Kopmas Eni Saeni menyatakan, sejauh ini produsen masih mencantumkan visualisasi susu dalam gelas pada produk SKM. Bisa jadi karena dalam Perka tidak melanggar, jika visualisasi itu susu dalam gelas ditampilkan dengan gambar hidangan lain.

“Produsen tidak pernah memikirkan dampak dari iklan atau label tersebut terhadap kesehatan masyarakat. Padahal itu tanggung jawab moral dan sosial yang harus dilakukan produsen,” kata Eni Saeni.

Karenanya, kopmas meminta Pasal 67 huruf (w) direvisi dan diberi klausul, gambar susu dalam gelas dilarang visualisasinya pada produk SKM, baik ditampilkan sebagai hidangan tunggal atau bersama hidangan lainnya. Kecuali visualisasi kental manis sebagai topping makanan.

Hal ini mengacu pada aturan aturan WHO bahwa,  kandungan  minimal protein  6,9 Kkal dan kandungan gulanya maksimal 20% kka.  Sementara menurut BPOM, batas ambang kandungan SKM, minimal protein 6,5%.  Tetapi SKM hanya memiliki kandungan protein 1 hingga 2,3 persen kkal dengan 50% gula.

Penulis: Esa Dira

 

COMMENTS