Perusahaan Pembuang Limbah B3 Sembarangan Wajib Ditindak Tegas

Perusahaan Pembuang Limbah B3 Sembarangan Wajib Ditindak Tegas

Dalam Tiga Hari Terakhir Polres Purwakarta Mengamankan Dua Pengedar Narkoba
3 Warga Bendul Pelaku Curanmor Dibekuk Satreskrim Polsek Sukatani
Hari Kedua, 350 lebih Pelanggar Terjaring Operasi Lodaya Polres Purwakarta 2018

 

Jabarzone, Jakarta –  Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini menjadi fokus pemerintah. Namun pemerintah juga diminta tindak tegas perusahaan pelaku  pencemaran lingkungan akibat limbah bahan berbahaya beracun (B3).

“Perusahaan pencemar limbah B3, wajib ditindak tegas karena  berdampak pada  kesehatan masyarakat,” kata DR. Ajat Sudrajat, pemerhati lingkungan hidup kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Pelanggaran limbah B3 dari aki bekas ini terjadi di Tanggerang, Bogor dan Cirebon. Pekan lalu, kasus tersebut dibahas dalam simposium nasional di Universitas Tarumanegara Jakarta.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengaku  sangat prihatin adanya perusahaan pengelolah aki bekas yang tidak berijin UKL-IPL. “Ditjen Gakkum LHK harus tegas menjerat dan menjatuhkan hukuman. Karena ini termasuk pelanggaran tindak pidana,” kata Kurtubi saat menjadi nara sumber simposium tersebut.

Menurut dia, terkait masalah lingkungan, payung hukumnya adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tapi pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut masih terus dilakukan.

Limbah B3/foto istimewa.

Ia menjelaskan, Mabes Polri menetapkan PT Non Ferindo Utama (NFU) pabrik timah hitam dari aki bekas di Tanggerang, sebagai tersangka Agustus 2019. Perusahaan yang memiliki gudang di Cirebon, tapi tidak memiliki izin UKL-IPL serta tempat penampungan sementara limba B3 ini  dituding melanggar tindak pidana UU 32/2009.

PT NFU juga menyalahi PP nomor 01/2009 serta Kepbapedal nomor 1/Bapedal/09/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun (B3). PT. NFU adalah pemasok utama timah hitam ke produsen aki di Indonesia selama bertahun-tahun.

LSM Gerakan Rakyat Pembela Tanah Air (GERAPANA) Pusat, berharap aparat Polisi, Ditjen Hukum LHK RI focus menangani kasus PT NFU karena termasuk kejahatan korporasi yang sangat serius.

“Kami berharap tindakan tegas kepolisian dapat memberikan efek jera sehingga perusahaan betul-betul memperhatikan penanganan limbah B3,”  kata  Helmi Sutikno Ketua Umum GERAPANA. (Sae)

COMMENTS