Sungai Cilamaya Tercemar, Pelaku Industri Wajib Bertanggung Jawab

Sungai Cilamaya Tercemar, Pelaku Industri Wajib Bertanggung Jawab

Kuasa Hukum Najibulloh Tegaskan Kasus Persekusi Di Karawang Bukan Hoaks
Ihsanudin Instruksikan Relawannya Untuk Daftar sebagai Relawan Roemah Djoeang
ASYIK Tawarkan Konsep Lahan Pertanian Abadi

Jabarzone, Karawang – Kondisi Sungai Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sangat memprihatinkan. Airnya berwarna hitam, berbuih dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kondisi ini bukan baru pertama kali terjadi, tetapu sudah tahunan. Masyarakat menggunakan air sungai itu untuk mengairi sawah mereka hingga kebutuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus).

“Saya sebagai orang Karawang merasa perihatin dan marah melihat prilaku industri-industri yang masih membuang limbah sembarangan dan mencemari lingkungan,” kata Ihsanuddin, anggota DPRD Provinsi Jabar kepada Jabarzone di Bandung, Rabu, 18 September 2019.

Menurut dia, pencemaran ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun pihak  Pemerintah Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, hingga Gubernur Jawa Barat membiarkan hal ini berlarut-larut.

“Harus ada tindakan tegas, bila perlu pidanakan dan jatuhkan denda agar industri-industri pencemar lingkungan kapok,” kata Ihsanuddin.

Pemerintah, kata Insanuddin,  harus hadir, melayani dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga lingkungan kita bebas dari pencemaran industri nakal.

Air di hulu Sungai Cilamaya yang sudah tercemar airnya mengalir ke bendungan. Lalu air dari bendungan itu mengalir ke lahan pesawahan seluas 2.926 hektare yang membentang antara Kec. Jatisari-Karawang, Kec. Patokbeusi-Subang. Namun sawah mereka sering gagal panen karena airnya  tercemar oleh limbah industri.

Tak hanya areal persawahan yang terkenda dampak. Daerah pesisir laut pun airnya tercemar akibat aliran air dari sungai Cilamaya yang tercemar limbah industri. Air laut dikepung limbah dari berbagai arah mata angin, mulai dari barat, timur, hingga selatan.

“Atas kerugian yang derita petani dan nelayan, pelaku industry yang limbahnya mencemari sungai Cimalaya wajib membayar ganti rugi,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini.

Menurut dia, para pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tak hanya itu, mereka juga wajib memiliki  unit pengolahan limbah, memulihkan fungsi lingkungan hidup yang sudah tercemar.

“Pemerintah harus pro aktif menindak para pelaku pencemaran lingkungan,” kata anggota dewan asal pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini. (Enisa Dju)

COMMENTS